Terkait Temuan BPK RI Perwakilan Riau dan Temuan Inspektorat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai Gelar Sidang MP-TPTGR

MP-PTPGR-EDIT

inspektorat.dumaikota.go.id, Dumai – Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), Pemerintah Kota Dumai kembali menggelar sidang pada Hari Selasa (10/09/13), dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai Drs. H. SAID MUSTAFA, M.Si. sidang digelar untuk menindak lanjuti temuan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan temuan Inspektorat Kota Dumai yang berdampak pada kerugian Negara/Daerah baik langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, menyatakan bahwa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) merupakan proses  tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharawan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung menyebabkan daerah menderita kerugian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *