Sistem Layanan Pengendalian Gratifikasi
Pemerintah Kota Dumai
Log In
E-mail penggunaSandi pengguna
[ lupa sandi ]

UPG

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Dumai dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi serta untuk mewujudkan good governance and clean government yang amanah, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai. UPG Pemerintah Kota Dumai dibentuk berdasar Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.

 

Tugas Pokok UPG Pemko. Dumai
  • Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi.
  • Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pejabat/pegawai.
  • Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
  • Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK.
  • Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi.
  • Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.
  • Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi.
  • Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
  • Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

 

 

Alur Pelaporan Gratifikasi

 

 

Gratifikasi

Pengertian Gratifikasi menurut Penjelasan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B
Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi :

  • Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
  • Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
  • Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
  • Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
  • Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
  • Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
  • Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
  • Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

 

 

Aturan Hukum Gratifikasi

Aturan hukum

  • Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".
  • Pasal 12C ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
  • UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Penjelasan aturan hukum
Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001:

  • Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

 

 

Pelapor Gratifikasi

Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Gratifikasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
  3. Menteri
  4. Gubernur
  5. Hakim

Pejabat Negara Lainnya :

  1. Duta Besar
  2. Wakil Gubernur
  3. Bupati / Walikota dan Wakilnya
  4. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis: Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
  5. Pimpinan Bank Indonesia
  6. Pimpinan Perguruan Tinggi
  7. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer
  8. Jaksa
  9. Penyidik
  10. Panitera Pengadilan
  11. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
  12. Pegawai Negeri

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

  1. Pegawai pada MA, MK
  2. Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
  3. Pegawai pada Kejagung
  4. Pegawai pada Bank Indonesia
  5. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
  6. Pegawai pada Perguruan Tinggi
  7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
  8. Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil.
  9. Pegawai pada BUMN dan BUMD
  10. Pegawai pada Badan Peradilan
  11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
  12. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II

 

Referensi :
Pendaftaran

E-mail  *
Nama  *
NIP  *
Pangkat (Golongan/Ruang)
Jabatan
Instansi
Alamat instansi
Alamat rumah
Nomor telpon  *
Daerah tempat lahir
Tanggal lahir
Nomor KTP  *

Sistem Layanan Pengendalian Gratifikasi - Pemerintah Kota Dumai


KONTAK
  • Inspektorat Kota Dumai
  • Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Dumai, Riau 28882
  • inspdum@gmail.com
STANDAR PAKAI
  • Resolusi layar 1280X800 pixels
  • Browser Google Chrome (terbaru)
  • Java Script aktif

SLPG - Pemko. Dumai, @2016, ©2017, Inspektorat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai